IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PADA RUMAH JABATAN GUBERNUR BALI)

DIANTARA, I GUSTI PUTU OKA (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PADA RUMAH JABATAN GUBERNUR BALI). Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS NGURAH RAI.

	Text ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (952kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (874kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy
	Text Cek Plagiasi SKRIPSI_PENELITIAN_OKA_.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB) | Request a copy
	Text Artikel_OKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Meskipun telah tersedia regulasi yang jelas, masih ditemukan permasalahan dalam pencatatan dan inventarisasi pada Rumah Jabatan Gubernur Bali. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode deskripsif kualitatif memalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif serta komitmen pelaksana. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan ketidaksesuaian data aset dengan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, koordinasi dan pengawasan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Disimpulkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 pada Rumah Jabatan Gubernur Bali telah terlaksana dengam cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan pada aspek sumber daya dan akurasi data aset agar pengelolaan Barang Milik Daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item