Peran Protokol Dalam Pengaturan Agenda Dan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pada Era Digital Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Putra, A.A. Ngurah Krisna Mandala (2026) Peran Protokol Dalam Pengaturan Agenda Dan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pada Era Digital Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Ngurah Rai.

	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (970kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN DOKUMENTASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB) | Request a copy
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI.pdf Download (14MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformatif serta faktor penghambat korps keprotokolan dalam pengaturan agenda dan fasilitasi komunikasi pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada era digital. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak kunci, observasi lapangan secara langsung, serta studi dokumentasi terhadap aktivitas keprotokolan. Menggunakan kerangka teori Digital Era Governance (DEG) dari Patrick Dunleavy et al., penelitian ini membedah tiga pilar utama: Reintegrasi, Holistik Berbasis Kebutuhan, dan Digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protokol telah bertransformasi dan sekadar fungsi administratif seremonial konvensional menjadi pusat koneksi utama (hub) dan digital gatekeeper. Melalui integrasi sistem berbasis awan (cloud), penyusunan ringkasan eksekutif digital, dan pengelolaan etika siber, protokol berhasil menurunkan sekat birokrasi serta meningkatkan efisiensi komunikasi pimpinan secara signifikan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan nyata, meliputi ego sektoral OPD, inkompatibilitas sistem digital dengan instansi pusat, kesenjangan kapasitas analisis data SDM, fenomena luapan informasi publik, ketidakstabilan infrastruktur server, serta resistensi budaya kerja konvensional berbasis kertas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pelatihan up-skilling analisis data bagi SDM keprotokolan, fleksibilitas regulasi melalui Peraturan Gubernur, dan penguatan infrastruktur siber demi terwujudnya tata kelola keprotokolan yang lincah, profesional, dan responsif.

Actions (login required)

View Item