ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI

SURYATNI, NI KETUT ALIT (2019) ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI. Masters thesis, Universitas Ngurah Rai.

	Text 1-Halaman Depan - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (194kB)
	Text 2-Daftar Isi - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (17kB)
	Text BAB I - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (93kB)
	Text BAB II - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (217kB)
	Text BAB III - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (88kB)
	Text BAB IV - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text BAB V - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (13kB)
	Text Daftar Pustaka - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (89kB)
	Text Lampiran - Ni Ketut Alit Suryatni_20171010817_angkatan18.pdf - Accepted Version Download (1MB)

Abstract

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali; (2) kendala dalam akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali; dan (3) solusi untuk mengatasi kendala agar akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat ditingkatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali harus berpedoman pada Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun Perda tersebut ternyata tidak cukup untuk dijadikan acuan penyusunan rencana keuangan/anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Bali juga menggunakan acuan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD). Sekretariat DPRD Provinsi Bali wajib menegakkan akuntabilitas keuangan melalui laporan keuangan; (2) Kendala dalam akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali meliputi kurangnya pembinaan dan pengawasan, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidak-cermatan pegawai yang bertanggungjawab di bidang keuangan; dan (3) Solusi mengatasi kendala agar akuntabilitas keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali dapat ditingkatkan dilakukan dengan cara memberi pemahaman kepada pimpinan di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk menyediakan waktu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, memberi pemahaman arti pentingnya peraturan perundang-undangan bagi seorang PNS dalam menjalankan tugasnya; dan (c) dengan pembinaan yang terus menerus agar pegawai yang bersangkutan lebih hati-hati lagi dalam menjalankan tugasnya.

Actions (login required)

View Item